Literasi Kita – Sebagai mahasiswa hukum atau pembaca pernahkah kalian mendengar yang namanya pembuktian dalam peradilan pidana? apa sebenarnya pembuktian dalam hukum acara pidana gengs? yuk kita simak penjelasannya di bawah ini.

Pembuktian secara umum merupakan suatu kegiatan untuk membuktikan suatu kejadian atau peristiwa, lalu dalam dunia hukum pidana pembuktian merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu “apa dan siapa” yang terlibat dalam dalam sebuah peristiwa hukum tersebut.

Adapun bila merujuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembuktian memiliki kriterianya guna mendukung proses persidangan agar Majelis Hakim dapat memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, kita menggunakan sistem pembuktian negatif (Negatif Wettelijke Bewijstheorie) lalu adapun dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, Majelis Hakim harus mendapat keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Lalu apa itu alat bukti? dapat dijelaskan bahwa alat bukti merupakan instrumen yang mendukung dalam sebuah proses persidangan dalam peradilan pidana. Adapun alat bukti yang dapat dijelaskan dalam artikel ini menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

  1. Keterangan Saksi
  2. Keterangan Ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan Terdakwa